Rencana implementasi
kurikulum baru di bulan Juli 2013 oleh Kementerian Pendidikan &
Kebudayaan (Kemendikbud) terkesan sangat dipaksakan. Dengan persiapan
daya dukung kurikulum yang minim dari pemerintah, selayaknya
implementasi kurikulum lebih baik di lakukan pada tahun 2014 nanti.
Biarkan selama setahun ke depan pemerintah melakukan uji coba kurikulum
sambil menyempurnakan persiapan kurikulum yang utuh.
Demikian di
katakan oleh Ahmad Zainuddin, anggota panja kurikulum komisi X DPR RI
dari Fraksi PKS, menanggapi rencana pemerintah yang tetap ngotot akan
melaksanakan tahun 2013 ini.
Zainuddin menjelaskan jika persiapan yang kurang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru.
“Lihat
saja pelaksanaan UN, akibat adanya perubahan kebijakan secara teknis
akhirnya menimbulkan kekisruhan pelaksanaan UN yang tertunda di 11
provinsi. Pemerintah harus introspeksi dan mawas diri tentang kesalahan
dalam pelaksanaan UN dan jangan mengulangi lagi kesalahan yang sama di
dalam pelaksanaan kurikulum nanti,” ujarnya.
Menyikapi tentang
pengajuan anggaran kurikulum yang baru dari pemerintah, Zainuddin
menyangsikan keakuratan dan sinkronisasi antara mata anggaran dengan
data sekolah sasaran yang disampaikan oleh pemerintah.
Pasalnya
pada pengajuan awal, kemendikbud mengajukan anggaran sekitar 600 Miliar
untuk implementasi kurikulum dengan sekolah sasaran 30 % SD, 100% SMP
dan SMA. Sedangkan pada pengajuan akhir dengan anggaran 800 Miliar,
justru ada penurunan sekolah sasaran yaitu 5 % SD, 7 % SMP dan SMA 100%.
Zainuddin
menambahkan bahwa sampai saat ini pemerintah belum menyampaikan kepada
komisi X tentang dokumen kurikulum 2013 secara utuh untuk seluruh
jenjang pendidikan sesuai dengan PP 32 Tahun 2013 tentang Standar
Nasional Pendidikan yang baru pengganti PP 19 Tahun 2005. “Artinya, jika
pemerintah akan melaksanakan kurikulum baru sesuai aturan maka
pemerintah wajib menyampaikan dokumen kurikulum yang lengkap ke DPR,”
tambahnya.
Selain itu, persoalan penyediaan buku dan juga
pelatihan guru dengan waktu yang singkat akan berakibat hasil yang
diharapkan tidak tercapai dengan optimal. Untuk buku, Zainuddin
menjelaskan bahwa minimal dalam penyusunan buku harus ada validasi dari
BSNP. Sedang mengenai pelatihan guru, waktu yang tersedia tidak cukup.
“Untuk sosialisasi dan uji coba kurikulum saja butuh waktu minimal satu
semester,” imbuh nya.
Untuk itu, legislator PKS dapil DKI Jakarta 1
ini menegaskan agar pemerintah tidak terburu-buru untuk melaksanakan
kurikulum baru di tahun ini. “Kita mengapresiasi pemerintah jika dengan
melihat persiapan yang kurang tersebut mereka legowo untuk menunda nya
hingga tahun depan, minimal tahun ini kurikulum baru tersebut diuji coba
terlebih dahulu,” tutup Zainuddin. (loi/sbb/dakwatuna.com)
Simetri Lipat
Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadidua bagian yang sama besar. a. Simeti lipat pada Persegi atau ...
0 Post a Comment :
Posting Komentar
Terima kasih atas respon Anda dalam form komentar